Bawaslu Melantik 248 Pengawas Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Blitar.

IDJATIM - Blitar - Bawaslu Kabupaten Blitar melantik  pengawas Tingkat Desa setelah melalu beberapa tahapan menuju persiapan pemilu Tahun 2024 yang padat.

Bawaslu Kabupaten Blitar mengkonsolidasikan seluruh jajaran pengawas adhoc hingga tingkat desa untuk mengawasi seluruh tahapan agar tepat aturan.

Senin 6 Februari 2024, sebanyak 248 Panwaslu kelurahan desa/ PKD se-Kabupaten Blitar yang bertugas pada Pemilu Tahun 2024, dilantik dan diambil sumpah janjinya secara serentak oleh Panwaslu Kecamatan di Hall Kampung Cokelat.

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar menyaksikan 22 Ketua Panwaslu Kecamatan mengambil sumpah janji PKD.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Blitar Hj Rini Syarifah, forkopimda, Ketua KPU, Kepala Kesbangpol, forkopimcam, serta lurah dan kepala desa se-Kabupaten Blitar.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin mengatakan, sederet tugas telah menanti PKD yang baru saja dilantik oleh Panwaslu Kecamatan.

“Tugasnya mengawasi seluruh tahapan pemilu dan mencegah terjadinya politik uang. Agenda terdekat langsung melakukan pengawasan melekat kepada jajaran KPU yang ada di desanya yaitu pengawasan pembentukan Pantarlih," kata Hakam.

Hakam menandaskan, tak hanya pengawasan pembentukan pantarlih, PKD juga melakukan pengawasan melekat pada pemutakhiran data pemilih secara agar tercipta data yang akurat, mutakhir, dan lengkap.

Bupati Blitar Hj Rini Syarifah mengucapkan selamat kepada 248 PKD yang telah dilantik. Dia berharap, PKD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

"Ayo awasi bersama, semoga terwujud Pemilu yang jurdil luber dan sehat," kata bupati yang akrab disapa Mak Rini ini.

Usai Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Panwaslu Kelurahan Desa, dilakukan pembekalan terkait tugas pokok dan fungsi PKD oleh jajaran komisioner Bawaslu Kabupaten Blitar.

Materi diisi oleh Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Priya Hari Santosa, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nur Mustofa, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Arif Syarwani, dan Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nur Ida Fitria.

Ada sebanyak 248 PKD dilantik dengan komposisi pengawas laki-laki berjumlah 150 dan perempuan ada 98 pengawas. Secara persentase, jumlah pengawas perempuan mencapai 39, 52 persen. Melampaui minimal kuota perempuan.